Manfaat KPH bagi pemerintah daerah antara lain :

1. Kejelasan peran antara pembuat kebijakan(regulator) dengan pelaksana kebijakan (operator).
2. Jaminan supply bahan baku bagi industri hulu (industri pulp dan kertas dan/atau industri pengolahan kayu).
3. Berkembangnya industri hilir (dari industri pulp dan kertas serta industri pengolahan kayu) di daerah tersebut.
4. Berkembangnya kesempatan kerja.
5. Meningkatnya pendapatan daerah.

Manfaat KPH bagi masyarakat adalah :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap hutan melalui ke-mitraan dengan KPH.
2. KPH menjadi salah satu jalan bagi resolusi konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat, pemerintah dan swasta.
3. Memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, sehingga dapat ditetapkan bentuk akses yang tepat bagi masyaraka

Menurut Kartodihardjo et al (2011), ada beberapa manfaat dan keuntungan dengan dibentuknya KPH dibandingkan dengan tidak adanya KPH seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Kegiatan		Tidak ada KPH		Ada KPH
Perencanaan hutan	•	Lemahnya pengakuan	•	Kapasitas penjaminan
dan tata hutan		dari pihak lain, sehingga		kepastian kawasan
		menimbulkan konflik		meningkat
	•	Lemahnya kontrol, akibat	•	Kapasitas pengontrolan
		pemegang ijin berlaku		pelaksanaan dapat
		sebagai pengelola		ditingkatkan
Perencanaan	•	Rencana Pusat- Provinsi	•	Rencana dan investasi
Pengelolaan Hutan		–Kabupaten/Kota tidak		kehutanan dapat
		terkonsolidasi pada level		terintegrasi pada level
		tapak		tapak
	•	Evaluasi RKU dan RKT	•	Akurasi informasi
		pemegang ijin sulit		sumberdaya hutan dapat
		dilakukan		ditingkatkan

Kegiatan		Tidak ada KPH		Ada KPH
Pemanfaatan	•	Kontrol atas pemanfaatan	•	Prakondisi penyiapan
		hutan dan hasil hutan lemah		ijin dapat dilakukan oleh
	•	Investasi yang memerlukan		KPH
		kepastian kawasan (bebas	•	Bila KPH diperkuat
		konflik) dibebankan kepada		dengan kewenangan
		pemohon ijin		untuk mengevaluasi
	•	Evaluasi pelaksanaan		kinerja IUPHHK, maka
		IUPHHK dilakukan secara		integrasi evaluasi
		parsial, biaya transaksi		berbagai kegiatan dapat
		tinggi		dilakukan KPH
			•	Biaya transaksi dapat
				diminimalkan
Rehabilitasi Hutandan Lahan	Hasil-Hasil RHL tidak terkelola setelah umur 3 tahun		•	Kejelasan pengelolaan hasil-hasil RHL dan
	•	Ketiadaan koordinasi dalam		investasi kehutanan
		penetapan lokasi		lainnya
			•	Meningkatnya kapasitas
				koordinasi penetapan
				lokasi
Perlindungan hutan	•	Kegiatan-kegiatan illegal	•	Deteksi awal dari upaya-
		dan gangguan SDH		upaya pencegahan/
		(kebakaran, hama, dsb) tidak		pemberantasannya dapat
		segera terdeteksi		diintensifkan